INIGRESIK.COM – Media lokal bukan sekadar penyampai informasi, tetapi pilar penting dalam menjaga integritas birokrasi dan demokrasi di tingkat daerah. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, saat membuka gelaran Jatim Media Summit (JMS) 2025 di Surabaya, Kamis (17/7/2025).
“Media bukan hanya menyampaikan informasi dari pemerintah, tetapi juga menjadi penyeimbang dengan kritik-kritik yang membangun,” ujar Adhy dalam sambutannya.
JMS 2025 yang memasuki tahun ketiga ini merupakan kolaborasi antara beritajatim.com, suara.com, dan International Media Support (IMS). Acara ini diikuti puluhan perwakilan media lokal dari berbagai wilayah Jawa Timur, dengan agenda workshop, penghargaan, serta peluncuran program penguatan media.
BACA JUGA
- Kolaborasi Pemkab Gresik dan Industri Tuai Apresiasi Menteri PPPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas
- Job Fair Gresik Dibuka Awal Juli 2026, Buka Ribuan Lowongan Kerja
- Nasib Investasi dan UMKM Gresik Ditentukan Mulai Besok: 1.095 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Disebar ke Lapangan, Ini Dampaknya bagi Warga
Era Disrupsi dan Tantangan Media Lokal
Adhy Karyono menyoroti bagaimana arus informasi di era digital telah mengaburkan batas antara pejabat publik dan influencer. Dalam catatannya, lebih dari 70% opini publik saat ini terbentuk dari media sosial, melampaui peran media arus utama.
“Kami bekerja sistemik dan sesuai aturan. Tapi kalau tidak diliput media, seolah kami tidak bekerja,” katanya.
Situasi ini menjadikan posisi pemerintah dan media lokal setara dalam menghadapi tantangan disrupsi digital. Oleh karena itu, Adhy menekankan pentingnya media dalam mendokumentasikan proses, bukan sekadar hasil akhir dari kerja-kerja birokrasi.
“Gempuran teknologi itu besar sekali. Kita bahkan kesulitan membedakan mana kepala daerah dan mana influencer,” tambahnya.
Pendanaan dan Keberlangsungan Media
Dalam konteks anggaran, Adhy memastikan bahwa Pemprov Jatim tidak mengurangi alokasi dana publikasi, justru mendorong agar dana tersebut digunakan secara selektif dan strategis untuk memperkuat media yang kredibel.
“Uangnya cukup, tetapi jumlah media tumbuh luar biasa. Pemerintah harus bijak memilih media mana yang bisa diajak kerja sama,” jelasnya.
Ia menyebut belanja pemerintah untuk publikasi seharusnya dipahami sebagai bentuk investasi terhadap ketahanan media, bukan sekadar biaya komunikasi.
“Governance spending penting menjadi trigger untuk media bisa tetap bergerak,” tegasnya.
Membangun Ketahanan Media Lokal
Melalui JMS 2025, Adhy mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai ruang kolaboratif dalam menyusun langkah konkret demi menjaga ketahanan dan profesionalitas media lokal di tengah tekanan ekonomi dan perubahan lanskap digital.
“Media adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang tak tergantikan. Kita butuh kritik yang sehat dan narasi yang membangun, bukan hanya trending topic,” pungkasnya.
