INIGRESIK.COM – Keributan antara Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir dan massa pendemo pedagang Semambung, Driyorejo, menjadi sorotan publik usai video adu mulut keduanya viral di media sosial. Insiden itu terjadi saat audiensi terkait penertiban lapak pedagang di kawasan bantaran sungai.
Dalam klarifikasinya melalui media sosial, Syahrul Munir menyebut kericuhan bermula saat agenda audiensi pertama bersama para pedagang terganggu oleh pihak luar yang dinilai memprovokasi massa. Menurutnya, kondisi itu membuat audiensi tidak berjalan kondusif hingga akhirnya dibatalkan.
Syahrul menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah melakukan komunikasi selama sekitar 2,5 tahun kepada para pedagang terkait penertiban lahan milik pemerintah tersebut. Bahkan, pemerintah disebut telah memberikan Surat Peringatan ketiga (SP3) kepada para pelapak sebelum dilakukan penertiban.
Ia menegaskan, lahan yang ditempati pedagang merupakan aset pemerintah yang akan dialihfungsikan untuk normalisasi aliran sungai guna mengurangi potensi banjir. Dalam perjanjian sebelumnya, pemerintah disebut memiliki hak menggunakan kembali lahan tanpa kewajiban memberikan ganti rugi.
Meski demikian, Syahrul mengaku pemerintah tetap berupaya menyediakan solusi relokasi bagi pedagang agar tetap bisa melanjutkan usaha. Relokasi itu disebut akan dikelola pihak ketiga dengan skema pembayaran yang diklaim lebih ringan dan bertahap.
Namun, tawaran tersebut ditolak sebagian pedagang. Dalam unggahan klarifikasinya, Syahrul menyebut para pedagang meminta penggunaan lahan relokasi secara gratis selama satu tahun. Hal itu dinilai memberatkan karena lahan pemerintah seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan daerah.
Sementara itu, kelompok pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Semambung sebelumnya telah melakukan aksi bertahan di DPRD Gresik untuk menuntut relokasi maupun kompensasi pasca penertiban lapak mereka.
