INIGRESIK.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan kembali ditegaskan melalui gelaran Forum Diskusi Kelompok Perempuan bertema “Sinergi Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif”, Selasa (25/11). Acara yang berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja ini mempertemukan berbagai organisasi perempuan dari seluruh Gresik untuk bertukar gagasan, memperkuat jejaring, dan menyusun langkah-langkah strategis menuju pembangunan yang lebih adil dan responsif gender.
Wabup Alif: Perempuan Harus Bisa Mengakses Semua Program Pemerintah
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam membangun masyarakat yang kuat dan inklusif. Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh organisasi perempuan dapat mengakses program-program pemberdayaan, sosial, kesehatan, hingga berbagai program nasional.
“Semua organisasi perempuan di Gresik harus bisa mengakses program pemerintah. Kita ingin perempuan terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara,” tegas Wabup Alif.
Wabup juga mengingatkan bahwa Pemkab Gresik telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu lagi bingung mengenai kartu BPJS.
“Cukup bawa KTP atau KK, sudah bisa mendapatkan layanan. Ini perlu terus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Soroti Kasus Perceraian, Ajak Perempuan Bersinergi Atasi Persoalan Sosial
Dalam forum tersebut, Wabup Alif menyampaikan data penting terkait persoalan sosial. Hingga November 2025, tercatat 1.350 kasus perceraian di Gresik, dengan faktor utama ekonomi, judi, dan KDRT. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena berdampak besar pada ketahanan keluarga dan kesejahteraan anak.
“Kelompok perempuan punya kekuatan besar dalam edukasi dan pemberdayaan keluarga. Mari bersama pemerintah menangani persoalan sosial ini,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan, pelibatan aktif dalam proses perencanaan seperti musrenbang, serta penguatan jejaring kolaborasi antar organisasi perempuan. Pemerintah, kata Wabup, membuka ruang seluas-luasnya untuk ide, kritik, dan inovasi.
“Perempuan Gresik bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus motor kemajuan. Setiap suara perempuan harus didengar dan dihargai,” tegasnya.
Ketua GOW Gresik Paparkan Tantangan dan Arah Pengarusutamaan Gender
Ketua GOW Kabupaten Gresik, Shinta Puspitasari Asluchul Alif, turut memaparkan materi mengenai pentingnya sinergi perempuan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Ia menyampaikan bahwa pembangunan harus memastikan seluruh kelompok—anak, difabel, perempuan, lansia, hingga kelompok rentan—memiliki hak yang sama dalam menikmati manfaat pembangunan.
“Sinergi membuka jalan bagi peluang yang lebih setara. Kelompok perempuan memiliki pengalaman besar dalam pemberdayaan masyarakat. Kolaborasilah yang mempercepat tercapainya inklusivitas,” ungkapnya.
Shinta juga menguraikan dasar hukum pengarusutamaan gender, mulai dari UUD 1945, RPJMD Gresik 2025–2029, hingga Perbup tentang perencanaan responsif gender. Ia menyoroti sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi perempuan Gresik saat ini, seperti budaya patriarki, perspektif inklusif yang belum merata, hingga efisiensi anggaran.
Menurutnya, strategi sinergi, komunikasi intensif, dan evaluasi terukur menjadi kunci mempercepat kesetaraan.
Mendorong Gresik yang Inklusif dan Responsif Gender
Forum ini menghadirkan ruang dialog terbuka bagi organisasi perempuan untuk memperkuat peran strategis mereka dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kolaborasi lintas komunitas dan dukungan penuh pemerintah daerah, harapan menuju Gresik yang inklusif, responsif gender, dan lebih berkeadilan semakin terbuka luas.
