INIGRESIK – Menanggapi gelombang keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di wilayah selatan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mengambil langkah nyata. Tim teknis diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan survei di ruas Jalan Poros Desa (JPD) Hulaan – Randupadangan, Kecamatan Menganti, Senin (20/4/2026).
Langkah ini diambil setelah kondisi jalan tersebut menjadi sorotan tajam di media sosial. Warga mengeluhkan lubang-lubang besar yang menghiasi badan jalan, yang tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi tetapi juga mengancam keselamatan para pengendara.
Baca Juga : Beasiswa Indonesia Bangkit 2026 Dibuka hingga 31 Mei, Kemenag Tawarkan Program S1–S3 dan Double Degree
Menurut laporan warga setempat, kerusakan di ruas Hulaan – Randupadangan sudah berlangsung cukup lama dan semakin parah saat memasuki musim penghujan. Genangan air seringkali menutupi lubang jalan, sehingga memicu terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua.
“Kerusakannya cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau hujan, jalanan jadi sangat licin dan lubangnya tidak kelihatan, ini sangat membahayakan pengguna jalan,” tulis keterangan dalam informasi yang dihimpun dari akun IniGresik.
Kehadiran tim teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Gresik pada Senin kemarin bertujuan untuk memetakan titik-titik kerusakan yang paling krusial. Survei lapangan ini merupakan bagian dari prosedur standar sebelum dilakukan tindakan perbaikan fisik.
Adapun fokus dari survei ini meliputi:
- Pendataan tingkat kerusakan: Menentukan apakah jalan memerlukan pemeliharaan rutin atau rekonstruksi total.
- Pemetaan skala prioritas: Mengidentifikasi titik yang paling mendesak untuk segera ditangani guna meminimalisir risiko kecelakaan.
- Estimasi anggaran dan teknis: Menyiapkan data teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaan proyek perbaikan.
Baca Juga : Dari Gresik ke Podium Dunia: Hanif dan Nayla Buktikan Anak Daerah Bisa Taklukkan Ajang Internasional 2025
Masyarakat menyambut baik langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons aduan publik. Namun, warga berharap survei ini segera ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan, bukan sekadar pendataan.
Hingga berita ini diturunkan, hasil survei teknis tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal Dinas PUPR untuk menentukan jadwal pelaksanaan perbaikan. Diharapkan dengan adanya perhatian serius dari pemerintah, konektivitas antar-desa di wilayah Menganti dapat kembali normal dan aman bagi seluruh masyarakat.
