INIGRESIK.COM – Upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan terus dipertegas Pemerintah Kabupaten Gresik. Senin (17/11/2025), Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memimpin rapat koordinasi evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMP negeri dan swasta di Aula UPT SMPN 22 Gresik. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola BOSDA agar lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.
Hook: Anggaran BOSDA Capai Rp35,2 Miliar, Namun Belum Optimal
BOSDA yang selama ini dibagikan secara merata dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masing-masing sekolah. Padahal anggaran yang dikelola mencapai lebih dari Rp35,2 miliar:
- SMP Swasta & MTs: Rp20.661.400.000 (242 lembaga)
- SMP Negeri: Rp14.597.490.000 (35 sekolah)
Besarnya anggaran inilah yang mendorong evaluasi menyeluruh agar manfaatnya benar-benar maksimal.
BACA JUGA: Lengah 30 Menit, Dua Cincin Emas Senilai Rp10 Juta Raib di Toilet SPBU: Polisi Ringkus Pelaku Berkat CCTV
Gus Yani: Penyaluran Harus Berbasis Kebutuhan, Bukan Lagi Merata
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Yani menegaskan perlunya pembaruan skema pembagian BOSDA.
“Skema BOSDA yang merata selama ini perlu kita evaluasi kembali, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Kami ingin penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperbaiki tata kelola BOSDA meski sedang menghadapi tantangan fiskal.
Tantangan 2026: Dana Pusat Dipangkas Rp500 Miliar
Gus Yani mengungkapkan bahwa pada 2026, Kabupaten Gresik akan mengalami pemangkasan dana pusat sekitar setengah triliun rupiah. Namun ia memastikan belanja yang menyentuh masyarakat tetap berjalan.
“Belanja langsung untuk masyarakat tidak akan kami kurangi,” tegasnya.
Penyaluran Berbasis Kebutuhan Jadi Fokus Perubahan
Kabid Pengelolaan Pendidikan Dispendik Gresik, Syifaul Qulub, memaparkan rincian alokasi BOSDA sekaligus menguatkan perlunya penyesuaian skema berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menambahkan bahwa masukan sekolah dan komite akan menjadi dasar penyusunan skema baru yang lebih adil.
“Ke depan, penyaluran tidak lagi bersifat merata, tetapi berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan,” ujarnya.
Rapat Dihadiri Ratusan Pemangku Pendidikan
Rapat evaluasi ini diikuti seluruh kepala SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, MKKS negeri dan swasta, komite sekolah, serta bendahara BOS. Kehadiran lengkap para pemangku pendidikan memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Gresik.
