INIGRESIK.COM – Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang mulai diterapkan sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kini berpotensi dihapus. Permintaan penghapusan ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada masa pemerintahan saat ini.
Baru-baru ini, Gibran mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk mengevaluasi dan menghapus kebijakan zonasi tersebut.
“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan’,” kata Gibran dalam pidatonya di Pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/11).
Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Jokowi, berpendapat bahwa sistem zonasi PPDB memiliki niat yang baik. Namun, ia menilai penerapannya tidak dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah karena perbedaan kondisi setiap daerah.
“Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” katanya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait penerapan sistem zonasi.
Ia mengimbau semua pihak untuk menunggu dengan sabar, karena hasil kajian tersebut diperkirakan baru akan diumumkan pada Februari atau Maret 2025.
“Zonasi masih kami kaji, belum kami ambil keputusan,” kata Abdul Mu’ti saat meninjau uji coba makan bergizi gratis di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu (13/11/2024)
Sistem zonasi mulai diperkenalkan secara bertahap pada tahun 2016, di masa kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Awalnya, zonasi digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional, dan baru pada tahun 2017 sistem ini diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan pemerataan akses pendidikan, memungkinkan anak-anak bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
Namun, implementasinya tidak berjalan mulus di lapangan. Tantangan besar muncul, terutama di daerah dengan jumlah sekolah yang terbatas, sehingga sistem ini sulit diterapkan secara menyeluruh.
