Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi komite pendidikan gratis (KPG) mendatangi DPRD Gresik. Mereka mendesak DPRD Gresik ikut menghentikan segala macam bentuk pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah.
KPG ini diterima sejumlah anggota DPRD diantaranya wakil ketua DPRD Gresik Nur saidah, anggota fraksi PKB Syaiku Bushiri dan anggota fraksi PAN, M Reban serta ketua fraksi PDIP Mujib Ridwan.
Jimmy salah satu warga menyampaikan terlalu banyak kebocoran yang terjadi di sistem pendidikan Gresik. Bahkan usulan masyarakat dengan membantuk unit pengaduan tak berjalan. “Dari hulu sampai hilir ada kebocoran,” katanya.
Salah seorang warga menjelaskan sejumlah pungli itu dilakukan dengan berbagai modus yang mudah ditebak. Misalnya pihak sekolah mewajibkan membeli kain seragam. Selanjutnya orang tua murid menjahitkan. “Ongkosnya kan mahal, satu seragam saja 150 ribu,” katanya.
Begitu pula dengan atribut sekolah seperti topi, ikat pinggang, kaos dan bet. Seharusnya tidak perlu tiap tahun ganti. Selama masih layak murid tak perlu diwajibkan membeli atribut baru. “Ada juga yang meminta mengisi infaq setiap ambil rapor,” katanya.
[post_ads]
Mengikapi hal ini, Nur Saidah mengaku memahami keluhan warga. Bahkan DPRD telah memikirkan untuk membuat perda nol biaya untuk pendidikan. “Kami ingin pendidikan dasar Gresik gratis kedepan,” katanya.
Sementara itu Syaiku Busiri memastikan segala bentuk pungli telah memberatkan orang tua. Akibatnya ada murid yang tak bisa sekolah. “Jangan heran apabila ada siswa yang tejerumus sebagai PSK,” katanya seperti dikutip dari dprd.gresikkab
