Pertarungan politik 2024 masih jauh, meskipun demikian berbagai persiapan terus dimatangkan. Meski belum ada keputusan resmi, hasil rapat konsinyering KPU, Bawaslu, DPR RI dan Kemendagri merencanakan pelaksanaan Pemilu pada 28 Februari 2024. Lalu, untuk pelaksanaan Pilkada rencananya berlangsung pada 27 November 2024.
Jadwal padat di tahun politik tersebut tentu membutuhkan persiapan matang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Gresik Makmun. Dalam sosialisasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) bersama lembaga dan instansi terkait, Kamis (1/7/2021).
Makmun mengatakan, tantangan pelaksanaan tahun politik sudah terasa sejak tahap persiapan. Yakni pada 2023 mendatang. “Selain wabah pandemi dan pelaksanaan yang berdekatan. Masalah informasi hoax tentang pemilihan tetap menjadi ancaman serius,” ungkapnya.
Dasar tersebut datang dari hasil survei Literasi Digital Indonesia pada 2020. Dimana, informasi palsu dan menyesatkan tentang konten “politik” mendominasi hingga 67,2 persen. Mengalahkan topik tentang kesehatan, SARA, dan isu lainnya. Bahkan, masyarakat banyak mengkonsumsi informasi palsu itu dari media sosial. “Prosentasenya mencapai 71,9 persen,” papar Makmun.
Berangkat dari hal tersebut pihaknya menginisiasi dibentuknya Bakohumas KPU. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 10 tahun 2018 tentang Sosdiklih dan Parmas pada Pemilu. “Salah satu tugasnya untuk membuat counter issue yang miss leading agar masyarakat tidak termakan informasi yang salah,” jelas Makmun. Tentu dalam prosesnya tidak akan mudah terwujud tanpa melibatkan pemerintah dan ormas lainnya.
Kedepan, lanjut Makmun pihaknya berkomitmen untuk melibatkan banyak pihak dalam membuat mekanisme pengelolaan informasi. “Dengan rutin melakukan koordinasi bersama semua pihak. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya bagi masyarakat Gresik,” tutup Makmun.
